Yang Tidak Dijawab di Senayan

Hari Rabu kemarin aku buka YouTube dan video pertama yang muncul di beranda judulnya "Siapa yang Membuat Presiden Kita Tampak Bodoh?". Yang upload seorang stand-up comedian dengan 1,76 juta pelanggan, dan tahun ini saja dia sudah dua kali masuk ruang penyidik karena lelucon. Itu video keempat dalam sembilan hari, semuanya menyasar satu kalimat dalam pidato peresmian 1.060 Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Timur — kalimat di mana Presiden Prabowo bilang masyarakat di desa tidak terdampak fluktuasi dolar.

Aku bukan analis politik. Bidangku Data Science, dan setengah hari kerjaku ngomel kalau ada angka dipresentasikan tanpa konteks. Tapi pemandangan dua minggu terakhir terlalu konsisten untuk dilewatkan. Catatan ini bukan tentang siapa yang benar — orang yang ingin memilih sudah memilih, dari kedua arah. Catatan ini tentang satu pertanyaan teknis: bagaimana angka Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS, yang publik, gagal naik ke meja yang membuat Presiden tidak menyebut harga Indomie di pidato resmi.

Empat episode, sembilan hari, satu sasaran

Dari 12 sampai 21 Mei, kanal Pandji Pragiwaksono mengeluarkan empat video. Bukan rangkaian organik — itu kerja editorial dengan jadwal.

Episode pertama keluar 12 Mei: "Orasi Waduh Prabowo", soal pidato May Day plus pengangkatan aktivis serikat buruh KSPSI Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Bingkainya konsolidasi massa, bukan fit skill. Dua hari kemudian, 14 Mei: "Hopeless Homeless Media", soal Bakom dan polemik empat puluhan homeless media yang terdaftar di INMF. Tanggal 19 Mei: "Ketakutan Terbesar Prabowo", mengutip Bambang Pacul — "Kita semua ini Korea-Korea, bukan keponakan/anak presiden." Dan terakhir, 21 Mei: "Siapa yang Membuat Presiden Kita Tampak Bodoh?" — episode dolar.

Total kira-kira 850 ribu tonton dalam waktu di bawah dua minggu. Sebagai pembanding kasar: oplah cetak Kompas hari ini di bawah 400 ribu eksemplar harian. Tempo cetak di bawah 100 ribu. Jumlah penonton satu rangkaian video Pandji selama dua minggu sudah lebih besar dari sirkulasi gabungan beberapa surat kabar nasional cetak dalam satu hari edisi.

Apa pun yang terjadi di studio Pandji selama dua minggu itu, ia bukan upload spontan. Empat episode dalam sembilan hari, satu kanal, satu sasaran — itu perencanaan editorial dengan jadwal. Pertanyaan yang tersisa: kerja editorial yang kayak gitu, normalnya dilakukan siapa di sebuah negara dengan parlemen, redaksi, dan kampus yang berfungsi?

Pidato di Nganjuk, data di BPS

Yang dipersoalkan bukan tema utama pidato. Tema utamanya koperasi, dan koperasi sudah dibahas terpisah. Yang dipersoalkan satu kalimat tentang dolar yang diulang berkali-kali di tengah pidato itu.

Indonesia importir besar untuk komoditas yang sehari-hari ada di meja makan rumah tangga, termasuk yang di desa. Kedelai untuk tahu-tempe: sekitar 2,5 juta ton per tahun, hampir 80% kebutuhan nasional, harga mengikuti USD/ton CBOT. Gandum untuk Indomie dan roti: sekitar 11 juta ton, nyaris 99% impor, harga USD/ton global. BBM bersubsidi: crude impor, harga USD/barel Brent. Pupuk urea dan NPK: komponen impor signifikan, harga USD/ton global.

"Spektrumnya antara pernyataan bodoh atau pernyataan bohong. Dua-duanya buruk."

Frasa Pandji ini keras. Banyak orang akan menganggapnya tidak sopan, dan mungkin memang tidak sopan. Tetapi datanya pantas diperiksa dulu sebelum mengurus persoalan tata krama.

Pernyataan bahwa desa "tidak terdampak dolar" tidak akan lulus uji satu jam berbelanja di Pasar Sukawati, di Pasar Selat, di Pasar Amlapura. Ibu-ibu yang antre Indomie tidak butuh kursus ekonomi makro untuk tahu harganya naik kalau dolar naik. Mereka cuma butuh ingatan tiga bulan ke belakang.

Ada tiga argumen tandingan yang berseliweran. Pertama: "Pernyataannya dipotong." Tema utama pidato (koperasi) sudah dibahas terpisah; yang dipersoalkan momen spesifik soal dolar. Kedua: "Presiden sedang menenangkan masyarakat desa" — pembelaan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kalau pembelaan itu benar, artinya ada license to lie terhadap kelompok yang dianggap tidak akan memeriksa. Itu sendiri masalah baru. Ketiga: pengalihan ke pencapaian koperasi. Pandji menyebut ini whataboutism untuk menyelamatkan atasan.

"Siapa orang di sekitar Pak Prabo? Tidak nge-brief, gagal nge-brief, atau emang nge-brief untuk ngomong gitu? Tiga-tiganya bahaya."

Di sinilah letak yang janggal. Pertanyaan itu bukan pertanyaan politik. Itu pertanyaan data flow. Susenas BPS terbit rutin. Setiap kementerian punya seksi yang membacanya. Rapat lintas-kementerian punya format briefing standar. Bukan informasi langka, bukan rahasia, bukan baru tersedia kemarin. Yang mengangkat kegagalan rantai briefing ini ke ruang publik justru komedian, bukan ekonom yang dibayar untuk memberi nasihat.

Tiga ruang yang sedang sepi

Sebelum bertanya kenapa pertanyaan itu diangkat di studio podkast, perlu disebut dulu siapa yang seharusnya mengangkatnya. Dan kenapa mereka tidak.

Komisi XI DPR. Komisi XI membidangi keuangan. Secara teknis berwenang memanggil Menteri Keuangan untuk menanyakan konsistensi data Susenas dengan pernyataan Presiden. Sampai 21 Mei 2026, panggilan seperti itu belum tercatat. Mayoritas kursi DPR ada di koalisi pemerintah — hasil pemilu 2024 yang terkonsolidasi cepat dan rapat ke satu blok kekuasaan. Penjelasan sederhana: tidak ada kepentingan politik untuk memanggil.

Kolom editorial media arus utama. Tempo, Kompas, beberapa outlet lain memuat reportase pidato dan respons Anies Baswedan. Tetapi sampai catatan ini ditulis, kolom editorial yang spesifik membedah bagaimana pernyataan tentang dolar lolos dari rantai briefing belum muncul. Bukan karena dilarang. Sebagian media nasional sudah ikut konsorsium komunikasi pemerintah lewat retainer dan kerja sama yang dipublikasikan. Situasi seperti itu membuat redaksi enggan menulis kolom yang dibaca sebagai serangan langsung ke kompetensi Istana.

Panel akademik. Ekonom dan peneliti kebijakan publik di universitas ternama Indonesia adalah kelompok dengan kapasitas teknis paling penuh untuk membedah masalah ini. Tetapi sampai 21 Mei 2026, panel akademik yang menyentuh isu ini hampir tidak ada. Penyebabnya bercampur: tekanan akreditasi, hubungan institusional dengan Kementerian, risiko personal yang sulit ditanggung kampus untuk dosen yang menyatakan sikap keras.

Episode di studio podkast Pandji terasa berlebihan menjangkau bukan karena kanalnya luar biasa. Karena ruangan yang lebih besar di sekitarnya kosong. Pengawasan publik sedang berpindah dari pusat struktur ke pinggirannya — dari institusi yang punya perlindungan struktural (kekebalan parlementer, kebebasan akademik, asosiasi profesi wartawan) ke individu yang setiap minggunya memikul risiko hukum sendiri.

Tiga kasus, dan satu pasal yang menarik

Pekerjaan yang dikerjakan di meja yang salah membawa biaya yang juga ikut pindah meja. Sepanjang 2026 saja, Pandji menghadapi tiga eksposur hukum yang dilaporkan media.

Januari 2026: Aliansi Umat Islam Kota Malang melaporkan Pandji ke Polresta Malang atas dugaan penistaan agama terkait podkast Mens Rea. Maret 2026: Pandji memenuhi panggilan Bareskrim soal candaan budaya Toraja, meminta jalur restorative justice. Masih di Maret: kritik Pandji terhadap menu Makan Bergizi Gratis di SPPG Mojosongo — pisang ambon dan fish and chips divakum — berujung Wali Kota Solo Respati Ardi turun tangan menegur SPPG.

Yang ketiga ini perlu dicatat: Pandji berbicara, sistemnya bergerak. Tetapi Pandji yang bergerak, bukan ombudsman. Bukan inspektorat. Bukan komisi pengawas.

Detik News, 11 Januari 2026. Habiburokhman dari Komisi III DPR, dari partai pemerintah, menanggapi laporan terhadap Pandji dengan menjamin bahwa KUHP-KUHAP baru akan melindungi Pandji dari "kriminalisasi sewenang-wenang". Frase itu — "kriminalisasi sewenang-wenang" — keluar dari mulut anggota parlemen di partai pemerintah sendiri. Itu pengakuan implisit bahwa kemungkinan tersebut (kritik dihukum dengan motif politik) adalah kemungkinan yang dianggap nyata, bahkan oleh orang yang seharusnya menjadi penjaminnya. Bukan paranoia warganet.

Tagline di header kanal YouTube itu, Atasan Presiden Republik Indonesia, pelan-pelan terlihat kurang seperti kesombongan dan lebih seperti pernyataan posisi: orang yang sudah bayar muka untuk kritik politik tahun ini, dua kali masuk ruang penyidik dengan angka pasal di atas meja.

Yang perlu dicatat untuk Mei 2026

Catatan ini tidak ditutup dengan kesimpulan tentang siapa yang benar. Pandji sering benar. Pemerintah Prabowo punya pencapaian riil dan kelemahan komunikasi yang juga riil. Memilih satu sisi dan mengabaikan yang lain hanya berarti memilih kenyamanan psikologis di atas pemahaman.

Tiga hal yang aku bawa pulang dari dua minggu terakhir:

Pertama, pertanyaan tentang bagaimana data Susenas BPS gagal sampai ke mimbar Presiden, sampai 21 Mei 2026, paling tajam dijawab di studio podkast. Bukan di rapat dengar pendapat DPR. Bukan di kolom opini koran. Bukan di seminar akademik.

Kedua, empat video dalam sembilan hari ditonton 850 ribu orang. Ini bukan anomali statistik. Ini pasar.

Ketiga, yang pindah hanya kursi pinggiran. Yang kosong di tengah, tetap kosong.

Pemandangan ini akan kelihatan baik-baik saja sampai studio podkast itu tutup. Yang bisa terjadi karena tiga kasus hukumnya naik ke pengadilan. Karena Pandji lelah. Karena alasan yang tidak akan kita ketahui. Ketika hari itu datang, kursi yang dia tinggalkan tidak akan terisi otomatis. Dan kursi-kursi yang seharusnya terisi di Komisi XI Senayan, di kolom editorial Tempo, di panel ekonomi UI atau UGM — kursi-kursi itu sudah kosong sejak sebelum Pandji datang.

Sampai itu berubah, tagline di header kanal YouTube itu — Atasan Presiden Republik Indonesia — akan dibaca berbeda tergantung jaraknya. Lelucon untuk yang melihat dari jauh. Deskripsi pekerjaan untuk yang melihat dari dekat.

---

Daftar pustaka

Kanal Pandji Pragiwaksono — empat episode rangkaian Mei 2026: "Orasi Waduh Prabowo" (12 Mei), "Hopeless Homeless Media" (14 Mei), "Ketakutan Terbesar Prabowo" (19 Mei), "Siapa yang Membuat Presiden Kita Tampak Bodoh?" (21 Mei).

CNN Indonesia — laporan Polresta Malang soal dugaan penistaan agama terkait podkast Mens Rea (9 Januari 2026); panggilan Bareskrim soal candaan budaya Toraja (9 Maret 2026).

Detik News — kutipan Habiburokhman soal perlindungan KUHP-KUHAP baru (11 Januari 2026); teguran Wali Kota Solo terhadap SPPG Mojosongo setelah kritik Pandji (13 Maret 2026).

Pidato resmi — Presiden Prabowo, peresmian 1.060 Koperasi Desa Merah Putih, Jawa Timur (Mei 2026).

Susenas BPS — struktur konsumsi rumah tangga desa terhadap komoditas tradable (rilis berkala).