EKONOMI · ANALISIS· 23 Mei 2026· 8 min
Tiga Dokumen Ferry Irwandi dan Satu Pertanyaan Besar
Tentang 65 halaman riset ekonomi dari seorang content creator, kenapa angka 5,61% perlu dibaca lebih hati-hati, dan batas antara riset solid dengan policy blueprint.
Pada 23 Mei 2026, Ferry Irwandi — content creator, founder Malaka, dan seseorang yang sedang menempuh S3 — membagikan tiga dokumen riset ekonomi Indonesia secara gratis. Total 65 halaman. Framework-nya: Mundell-Fleming, Taylor Rule, HP-filter, VAR, Debt Sustainability Analysis. Sumber datanya primer: BPS, BI, IMF, Kemenkeu, World Bank.
Aku bukan ekonom. Bidangku Data Science. Tapi ketika seseorang yang bukan akademisi formal memproduksi riset dengan kerangka analitis selevel ini — dan hasilnya konsisten dengan konsensus lembaga internasional — itu layak dibaca serius. Bukan sebagai kebenaran final, tapi sebagai titik awal diskusi yang informed.
Yang menarik bukan hanya isinya. Tapi pertanyaan yang muncul setelah membacanya: kapan riset publik dari warga sipil mulai dianggap serius oleh pembuat kebijakan?
Pertumbuhan 5,61% dan apa yang tersembunyi di baliknya
Angka pertumbuhan ekonomi Q1 2026 terdengar meyakinkan: 5,61%. Tapi dokumen pertama Ferry (39 halaman) membongkar komposisinya. Konsumsi pemerintah naik 21,81% year-on-year — menyumbang 1,26 percentage point dari angka 5,61% itu.
Dengan HP-filter counterfactual, Ferry menghitung true growth di kisaran 4,44–4,89%. Bukan angka yang buruk, tapi jauh dari narasi "ekonomi kita kuat" yang sering disampaikan pejabat.
Beberapa indikator pendukung per Mei 2026:
- Rupiah di Rp17.645/USD, turun 5,99% year-to-date
- IHSG di 6.470, turun 22,25% YTD
- Cadangan devisa turun US$9,9 miliar YTD
- PMI Manufaktur 49,1 — zona kontraksi
- Net foreign sell Rp49,28 triliun
- ICOR 6,33 — bandingkan dengan Vietnam di 4,6
- Kelas menengah menyusut 10,6 juta orang antara 2019-2025
"Bukan krisis 98, tapi jangan diremehin."
Framing Ferry proporsional. Tidak panik, tidak juga menenangkan tanpa basis.
MBG: Rp179 triliun yang bisa dihemat — atau tidak
Dokumen kedua (6 halaman) adalah Cost Effectiveness Analysis untuk Makan Bergizi Gratis. Proposalnya: ubah dari universal ke targeted (desil 1-5 saja), tambah digital monitoring, dan reformasi procurement ke SME lokal radius 50 km.
Angka-angkanya menarik:
| Aspek | Status Quo | Proposal Ferry |
|---|---|---|
| Target penerima | 82,9 juta (realisasi 62,45 juta) | 42 juta (desil 1-5) |
| Biaya per meal | ~Rp71.000 | Rp14.000 |
| Leakage | ~20% | Target 7% |
| Protein per porsi | 8g | 15g (+87,5%) |
| Net saving | — | Rp179 triliun |
Multiplier lokal yang dihitung: 3,13x (vs nasional 1,54x). Setiap Rp1 triliun yang dialihkan ke SME lokal = 12.000 lapangan kerja.
Tapi ada red flag yang tidak bisa diabaikan. Ferry menghitung ROI 69,6x dalam 5 tahun dan payback period 26 hari. Tidak ada precedent program digital pemerintah Indonesia yang achieve payback kurang dari satu tahun. Asumsi ini terlalu optimistis — dan Ferry sendiri tidak menyertakan sensitivity analysis.
Subsidi: Rp174 triliun deadweight loss per tahun
Dokumen ketiga (20 halaman) membedah postur subsidi Indonesia 2026. Total subsidi + kompensasi + perlindungan sosial: Rp1.009,6 triliun — sekitar 5,77% PDB. Indonesia adalah outlier regional: India 2,1%, Filipina 1,4%, Thailand 1,3%, Vietnam 0,9%.
Yang lebih menyakitkan adalah data mistargeting:
- BBM: 46,2% subsidi mengalir ke 20% terkaya. Bottom 40% hanya dapat 17,8% (World Bank 2024)
- LPG 3kg: 70% subsidi ke desil 5-10 (IISD 2021)
- Listrik 450VA: 49,9% penerima bukan DTKS (Kemen ESDM 2022)
- Pupuk: 30-45% mistargeting (Ombudsman RI 2021)
Deadweight loss total: sekitar Rp174 triliun per tahun — 1% PDB yang terbuang karena salah sasaran.
Solusi yang diajukan: Direct Benefit Transfer. Infrastrukturnya sudah siap — DTSEN, NIK-NPWP terintegrasi 99,53%, QRIS 56,3 juta pengguna. Net saving estimasi Rp50-57 triliun per tahun. NPV 10 tahun: Rp720 triliun.
Yang kuat dan yang rapuh dari riset ini
Dari perspektif disiplin yang terbiasa mengevaluasi model dan asumsi — riset Ferry punya kekuatan yang genuine:
Yang solid: framework akademis terstruktur, data primer dari lembaga kredibel, solusi konkret dengan kalkulasi numerik, framing proporsional (bukan alarmis), dan satu validasi penting — rekomendasi BI-Rate naik 25-50 bps sudah terbukti dilakukan (BI naikkan ke 5,25%).
Yang rapuh: single-author tanpa peer review, asumsi implementasi terlalu optimistis, simplifikasi politik yang under-estimate resistensi DPR dan rent-seeking, tidak ada sensitivity analysis, dan elemen self-promotion (brand building Malaka) yang perlu diakui.
Ferry menyebut dokumennya dikonsultasikan dengan Chatib Basri (mantan Menkeu) via telepon 2-3 jam. Klaim ini tidak bisa diverifikasi sejauh mana endorsement-nya — tapi nama Chatib memberi bobot.
Batas antara riset dan blueprint
Pertanyaan yang tersisa setelah 65 halaman ini: apa status epistemik dari riset publik yang diproduksi warga sipil?
Kalau datanya benar, framework-nya valid, dan konsensusnya aligned dengan lembaga internasional — tapi penulisnya bukan profesor, bukan pejabat, bukan think tank — apakah itu mengurangi nilainya?
Jawaban teknisnya: tidak, selama bisa direplikasi dan di-falsifikasi. Jawaban politiknya: ya, karena policy-making Indonesia masih sangat credential-dependent.
Yang bisa dicatat: riset Ferry bukan policy blueprint. Beberapa kalkulasinya terlalu optimistis soal implementation feasibility. Tapi sebagai starting point diskusi publik yang informed — dengan basis data yang benar dan framework yang bisa dikritik secara substantif — ini jauh di atas standar diskusi ekonomi yang biasa beredar di timeline.
Dan mungkin itu sudah cukup bernilai.
Daftar pustaka
Ferry Irwandi — "Analisis Makroekonomi Indonesia 2026" (39 hal); "Cost Effectiveness Analysis MBG" (6 hal); "Perhitungan Reformasi Subsidi Indonesia" (20 hal) — Google Drive, 23 Mei 2026.
Data primer (dikutip Ferry) — BPS Statistik Indonesia 2025; Bank Indonesia Monetary Policy Statement Apr 2026; Kemenkeu Nota Keuangan RAPBN 2026; IMF Article IV Consultation Jan 2026.
Cross-reference — World Bank Indonesia Economic Prospects 2024; S&P Global PMI Manufacturing Apr 2026; LPEM FEB UI Economic Quarterly Review 2026; IISD Indonesia Energy Subsidy Review 2021; Ombudsman RI Kajian Sistemik Pupuk Subsidi Apr 2021.
Video — Ferry Irwandi, pengantar dokumen riset, youtu.be/xrRU-XXCLpo.