Koperasi Merah Putih dan Tiga Pertanyaan yang Belum Dijawab

Pada Februari 2026, sebuah video rapat Komisi V DPR beredar kembali di media sosial. Mendes Yandri Susanto terdengar berkata: "Kalau Kopdes sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop." Dalam hitungan hari, narasi bergeser menjadi: pemerintah mau tutup semua minimarket. Ketua Komisi V Lasarus menyebut klaim itu "tendensius dan hoaks." Mendes sendiri klarifikasi — yang dimaksud adalah moratorium izin baru, bukan penutupan gerai existing.

Aku bukan analis kebijakan publik. Bidangku Data Science — sehari-hari kerja dengan data, model, dan pipeline. Tapi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ini menarik karena satu hal: gap antara narasi dan angka di lapangan terlalu lebar untuk diabaikan.

Yang muncul di timeline kebanyakan orang adalah versi biner — KDMP itu penyelamat ekonomi desa, atau KDMP itu bancakan politik. Realitanya lebih berlapis dari itu.

Skala yang perlu dipahami dulu

KDMP adalah program Presiden Prabowo Subianto, dikelola Kemendes PDT, dioperasikan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Targetnya ambisius: 60.000 unit operasional akhir 2026. Per Mei 2026, yang sudah berjalan baru 6.300 unit — sekitar 10,5% dari target.

Untuk konteks: Alfamart dan Indomaret combined punya 44.366 gerai per Februari 2026. KDMP ingin melampaui angka itu dalam waktu kurang dari setahun. Sementara realisasi anggaran Kemendes sendiri baru 29,91% (Rp 613,9 miliar dari Rp 2,05 triliun) per 20 Mei 2026.

Skema bagi hasilnya: 20% ke Pendapatan Asli Desa, 80% ke masyarakat. Layanan mencakup gerai kebutuhan pokok, LPG, listrik, simpan pinjam, hingga energi terbarukan. Di atas kertas, ini bukan ide buruk. Masalahnya ada di eksekusi dan siapa yang mengontrol.

Narasi viral vs. kebijakan aktual

CNN Indonesia mencatat pada 24 Februari 2026: Ketua Komisi V DPR Lasarus membantah mendukung penutupan ritel modern. CNBC Indonesia menambahkan pada 27 Februari — Kemendag menegaskan belum ada kebijakan final, zonasi tetap kewenangan pemda.

Yang sebenarnya diusulkan: moratorium izin baru minimarket di level desa. Gerai existing tetap beroperasi. Tidak ada regulasi binding yang sudah terbit.

"KDMP tidak seharusnya diposisikan sebagai lawan ritel modern."

Itu bukan dari aktivis atau akademisi — itu dari KPPU, lembaga yang tugasnya menjaga persaingan usaha tetap sehat.

Tapi di lapangan, ceritanya berbeda. KDMP berdiri di area desa dengan planogram (tata letak rak standar) yang dikritik mirip minimarket. Tirto menganalisis pada Februari 2026: sebaiknya KDMP jadi pusat distribusi, bukan toko fisik yang langsung bersaing dengan warung kelontong masyarakat.

Yang terdampak langsung bukan Alfamart — mereka punya 44.000+ gerai dan modal besar. Yang terdampak adalah warung kelontong yang sudah ada sebelum KDMP datang.

Tiga red flag yang layak diawasi

Pertama: political capture. Tempo Mingguan dalam cover story April 2025 menulis bahwa program senilai estimasi Rp 400 triliun ini "bisa jadi ajang bancakan baru politikus menuju 2029." Ferry Juliantono, Menkop yang mengontrol operasional KDMP, adalah kader Gerindra. TNI dilibatkan dalam perekrutan manajer koperasi — sebuah peran non-militer yang kontroversial.

Paralel historisnya jelas: KUD era Orde Baru gagal karena top-down dan elite capture. Apakah KDMP akan berbeda? Belum ada bukti korupsi langsung, tapi strukturnya membuka ruang.

Kedua: impor 105.000 pikap India. PT Agrinas mengimpor kendaraan operasional dari Mahindra, India — bukan dari produsen lokal. Klaim penghematan Rp 46,5 triliun masih disputed. Menkop sendiri mengakui: "Terlanjur diimpor, tetap dipakai." Sebuah fait accompli yang prosesnya non-transparan.

Ketiga: gap target vs. realitas. 6.300 dari 60.000 unit dalam 5 bulan pertama. Realisasi anggaran 29,91%. Tujuh bulan tersisa. Matematikanya tidak ramah.

Di sisi lain, ada sinyal positif yang tidak boleh diabaikan. KDMP Boyolali meraup Rp 200 juta dalam 10 hari. KDMP Lamongan viral karena mengangkat ekonomi sekitar. Tapi KDMP Tuban tutup sehari setelah Prabowo resmikan pada Juli 2025. Variasi antar-unit sangat lebar.

Kenapa framing biner tidak membantu

Narasi "KDMP = penyelamat" mengabaikan red flag struktural yang serius. Narasi "KDMP = bancakan" mengabaikan potensi genuine bagi hasil ke desa dan fakta bahwa beberapa unit memang berjalan baik.

Yang lebih produktif: mengawasi tiga indikator.

Satu — apakah target 60.000 tercapai akhir 2026, atau di-goalpost-shift diam-diam. Dua — apakah Tempo atau media investigatif lain bisa membuka aliran dana Rp 400 triliun secara transparan. Tiga — apakah warung kelontong di desa-desa yang sudah ada KDMP mengalami penurunan omzet yang terukur.

Hashim Djojohadikusumo bilang: "Biar bersaing, barang lebih murah." Logika pasar bebas. Tapi koperasi yang dimodali negara bersaing dengan warung rakyat yang modalnya sendiri — itu bukan level playing field. Itu asimetri yang perlu diakui.

Dari sudut pandang seseorang yang kerja dengan data

Dari perspektif disiplin yang terbiasa mengukur gap antara prediksi dan realitas — angka 10,5% realisasi target dengan 7 bulan tersisa adalah sinyal kuat. Bukan sinyal gagal, tapi sinyal bahwa baseline assumption program ini perlu direvisi.

Dalam machine learning, kalau model kamu prediksi 60.000 tapi aktual baru 6.300 di checkpoint pertama — kamu tidak langsung bilang model gagal. Tapi kamu juga tidak pura-pura trajectory-nya on track. Kamu revisi, atau kamu akui uncertainty-nya.

Program publik senilai ratusan triliun rupiah layak mendapat standar akuntabilitas yang sama.

Yang tersisa setelah narasi viral reda

Catatan ini tidak ditutup dengan kesimpulan tentang KDMP baik atau buruk. Program ini masih berjalan, data masih terbatas, dan situasi masih fluid.

Yang bisa dicatat: narasi viral menyederhanakan, tapi kontroversi substantifnya real. Political capture bukan teori konspirasi — ada basis investigasi jurnalistik. Gap target bukan pesimisme — ada angka yang bisa diverifikasi. Dan warung kelontong yang terdampak bukan abstraksi — ada orang di balik setiap gerai yang tutup.

Beberapa hal hanya bisa dipahami kalau kita rela melihat angka dan narasi secara bersamaan — tanpa terburu-buru memilih kubu.

---

Daftar pustaka

CNN Indonesia — "Komisi V Bantah Dukung Ritel Ditutup" (24 Feb 2026); "Tanpa Rem Ekspansi Ritel Modern" (26 Feb 2026).

CNBC Indonesia — "Ritel Modern Vs KopDes, Kemendag Buka Suara" (24 Feb 2026); "Mendes Minta Setop Ekspansi ke Desa" (27 Feb 2026).

Tempo — "Koper Koperasi Merah Putih" cover story (27 Apr 2025); "Pesaing Warung Kelontong" (11 Mei 2026).

Tirto — "Urgensi Setop Izin Minimarket Baru" (26 Feb 2026); seri "Impor Pikap India" (Feb–Apr 2026).

Detik — "Mendes: Dana Desa Tetap Utuh" (21 Mei 2026); "Komisi V Dorong Perluas Mitra" (20 Mei 2026).

Data primer — realisasi anggaran Kemendes PDT Mei 2026; data gerai Alfamart/Indomaret per Feb 2026 (CNBC).

---

📄 Unduh brief lengkap (PDF)